Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Threat-Centered Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Vigilance from a perceived communist menace remained a trademark of Suharto's thirty-yr presidency. The CIA described the massacre as "one of several worst mass murders on the 20th century, combined with the Soviet purges in the 1930s, the Nazi mass murders for the duration of the next Planet War, and the Maoist bloodbath of the early nineteen fifties."[ten]
Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.
GlobaLex is provided being an info support only and is not meant to supply, and really should not be relied on to be a source of, authorized advice. Customers ought to consult with experienced gurus relating to the application in the regulation to unique conditions.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Para reformator menyadari apa yang terjadi dalam gereja, hati nurani mereka tidak bisa melihatnya begitu saja bagaimana hidup umat Tuhan yang jauh dari firman Tuhan.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain user yang memeberikan planning dan route
Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.
This strain also brought about a worsening financial scenario; two). The elite conspiracy, Specially the ICMI leadership, which withdrew guidance, mobilized demonstrations and urged the leadership with the Majelis Permusyawaratan Rakyat
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
Kopassus is recognized for its roles in substantial-threat functions like the periksa di sini Woyla hijacking and also the Mapenduma hostage disaster. Nonetheless, Kopassus is likewise recognized for its alleged human correct abuses in East Timor and Papua. Staff from the device are distinguished by their pink berets, comparable to most paratrooper and Exclusive forces units on the planet.
Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.
When this comes about, then the general public problem with regards to the President’s position as one person of BIN plus the politicization of the Corporation will probably be out of location.
Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]